PERTUMBUHAN
EKONOMI INKLUSIF DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
WE
Online, Jakarta - Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau
mencakup keseluruhan lapisan masyarakat sehingga tidak hanya segelintir orang
saja yang diuntungkan bakal memiliki dampak yang besar guna mengatasi
kemiskinan."Pertumbuhan, bila menuju kepada penciptaan lapangan pekerjaan
yang baik, khususnya kepada warga miskin, perempuan, dan bagi orang-orang yang
termarjinalkan dapat memiliki dampak yang sangat besar bagi kemiskinan,"
kata Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dalam keterangan tertulis yang diterima
di Jakarta, Sabtu (20/9/2014).Presiden Bank Dunia menyatakan, pihaknya memiliki
sejumlah sasaran yaitu antara lain mengakhiri kemiskinan ekstrim pada
2030.Dalam rangka mencapai hal tersebut, lanjutnya, maka fokus yang akan
dipusatkan adalah mengenai pembagian kesejahteraan yang lebih merata atau
dengan kata lain meningkatkan pertumbuhan penghasilan dari 40 persen warga
terbawah dari negara-negara berkembang."Ini pertama kalinya kami
benar-benar menyorot terkait pertanyaan ketimpangan ini," katanya.Menurut
dia, tidak ada seorang pun pemimpin dunia yang tidak menginginkan lebih banyak
lagi pertumbuhan yang inklusif dan kesejahteraan yang lebih merata.Jim Yong Kim
mengungkapkan, setiap pemimpin dunia yang ditemui selalu mengemukakan bahwa mereka
menginginkan pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan cara di mana setiap orang dapat
turut berpartisipasi dan merasakan manfaatnya.Ia mencontohkan pembangunan
infrastruktur jalan adalah penting khususnya di negara-negara berkembang,
tetapi lebih esensial bila jalan yang dibuat misalnya dapat memberikan petani
miskin akses yang lebih besar kepada pasar perekonomian.Sebelumnya, di
Indonesia, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, kesenjangan
ekonomi antarwilayah yang berdampak kepada kemiskinan di sejumlah daerah dapat
dipecahkan dengan menerapkan regionalisasi dan pemerataan yang
tepat."Regionalisasi dilakukan dengan mengonsentrasikan pusat pertumbuhan
di kota-kota pada kawasan yang berkembang sehingga dengan sedikit sentuhan akan
mampu mendorong kawasan lain untuk berkembang," kata Hermanto
Dardak.Menurut dia, kebijakan pemerataan tersebut dilakukan dengan langkah
intervensi yang lebih besar oleh pemerintah sehingga kawasan di sekitarnya pada
gilirannya dapat turut berkembang dan meningkat kesejahteraannya.Ia
mengemukakan bahwa Indonesia telah menetapkan PP No 26/2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional yang memuat 112 kawasan andalan darat dan 45
kawasan andalan laut yang ditetapkan berdasarkan dua pertimbangan utama,
regionalisasi dan pemerataan.
MASALAH PENGANGGURAN DI INDONESIA
Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan
kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu
diserap. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena
dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan
berkurang. Sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah- masalah
sosial lainnya. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi
pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan
kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek
psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran
yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan dan sosial
sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat dari jangka
panjang terhadap pengangguran adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita
suatu negara. Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu
pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan
dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha
kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping,
pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.
Tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi
dikarenakan arus globalisasi yang semakin pesat. Permasalahan tentang
pengangguran sudah merajalela dari masyarakat mampu sampai masyarakat yang
kurang mampu. Pengangguran itu biasanya mempunyai peluang untuk melakukan
tindakan kriminal. Karena seseorang yang menganggur itu sama dengan yang
lainnya mempunyai suatu kebutuhan baik sandang, pangan dan papan. Apabila
kebutuhan itu belum terpenuhi, maka setiap orang akan melakukan hal apapun agar
segala sesuatu yang diinginkan tercapai. Apalagi kebutuhan akan pangan yang tak
ada kompromi, apapun akan dilakukan masyarakat jika sudah dihadapkan kepada
faktor kebutuhan tersebut. Pengangguran merupakan keadaan dari seseorang yang
mengalami hambatan dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan. Pengangguran itu
merupakan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada. Selain itu pengangguran
juga merupakan beban keluarga dan masyarakat serta merupakan sumber utama dari
kemiskinan serta dapat menghambat pembangunan nasional dalam jangka
panjang. Pembangunan nasional ke depan, sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia
yang sehat secara mental dan fisik serta mempunyai keterampilan, keahlian dan
kekreatifan sehingga mampu membangun keluarga yang berkecukupan. Karena dari
keterampilan dan keahlian tersebut, setiap orang bisa menciptakan lapangan
kerja dan mempunyai penghasilan yang layak. Masalah pengangguran tidak hanya
menerpa masyarakat kalangan bawah saja. Masyarakat yang dirasa berkecukupan pun
mengalami permasalahan tersebut. Banyak faktor yang mendukung terhadap
permasalahan pengangguran, antara lain :
v Faktor
Kemiskinan
Banyaknya
jumlah pengangguran itu dari kalangan masyarakat miskin. Karena untuk
mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan biaya yang sangat besar.
Contoh : Di
suatu pabrik, untuk menjadi seorang karyawan di suatu pabrik tersebut, harus
”ada orang dalam” yang membantunya dan menjamin pekerjaan dapat diraih selain
itu juga orang yang ingin masuk pabrik tersebut harus memakai jasa seorang calo
dengan memberikan “uang jerih payah”. Dan nominal uang tersebut tidak sedikit.
Kesimpulannya, orang yang tidak mempunyai uang, dia tidak bisa kerja.
v Faktor
Pendidikan
Banyaknya
anak putus sekolah juga merupakan salah satu faktor yang menunjang
pengangguran. Karena untuk bekerja di zaman sekarang, harus bisa calistung
(baca, tulis,hitung) minimal tamatan SLTP. Itupun hanya pekerjaan berkisar
Pembantu Rumah Tangga (PRT), Baby Sitter, dan lain-lain. Namun, di era
globalisasi sekarang sudah ada agen baby sitter dan PRT. Jadi semakin sulit
anak yang putus sekolah itu mendapatkan pekerjaan yang berpenghasilan
layak. Dari Pendidikan juga belum ada kurikulum yang mampu menciptakan dan
mengembangkan kemandirian Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja.
v Faktor
Keahlian
Untuk zaman
sekarang, diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan
SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang
tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Contohnya: Membuat kue,
membuat prakarya, dan lain-lain. Tetapi, masyarakat Indonesia pada
umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula
pengangguran tercipta.
v Faktor
Budaya
Telah
disebutkan bahwa sindrom pengangguran tidak hanya terjadi di kalangan bawah
saja. Namun, kalangan atas pun ada. Ini dikarenakan faktor budaya. Orang yang
senantiasa hidup berkecukupan, ingin memperoleh pekerjaan yang layak. Sedangkan
segala sesatu itu harus mengalami proses yang jelas. Kebanyakan dari orang
tersebut menginginkan kerja enak saja tanpa melakukan proses.
v Faktor
Pasaran
Kurangnya
lapangan kerja, banyaknya masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan
Kerja) dikarenakan krisis ekonomi yang melanda negri ini, juga rendahnya
kualitas SDM yang kurang memenuhi standar di lapangan kerja tersebut.
Permasalahan pengangguran ini berdampak buruk bagi
pemerintah. Karena menghambat program pemerintah dalam pemerataan
pembangunan, juga menghambat program pemerintah untuk memakmurkan bangsa
Indonesia.Maka dari itu pemerintah membuat solusi-solusi untuk mengurangi
pengangguran. Pengangguran tidak bisa dihilangkan tetapi hanya bisa dikurangi.
Mengingat keadaan ekonomi bangsa Indonesia itu sendiri yang masih belum mapan.
TINDAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN
Untuk mengatasi masalah pengangguran pemerintah telah membuat 5 kebijakan,
antara lain :
- Mengubah kebijakan politik ekonomi makro, agar merangsang pertumbuhan ekonomi yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru.
- Membuat kebijakan fiskal dan moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja.
- Kebijakan ketiga, membangkitkan kembali kegiatan di sektor riil terutama yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah (UKM).
- Melakukan reformasi di bidang pertanahan. Selama ini tanah untuk kegiatan produksi, lebih banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula.
- Kebijakan kelima yang secara khusus sedang digarap Depnaker sekarang, ujar Pasaribu, melipat gandakan usaha peningkatan tenaga kerja di lingkungan keluarga yang berpendapatan kecil. Hal itu dilakukan melalui kerja sama dengan kelompok pengusaha kecil dan menengah dari Jepang. Pemulihan ekonomi juga merupakan alternatif utama yang dilakukan pemerintah. Namun belum terlihat hasilnya, dikarenakan keadaan ekonomi Indonesia juga yang terlibat hutang dengan luar negri. Pemerintah juga mengajukan 2 kebijakan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yaitu kebijakan makro (umum) dan kebijakan mikro (khusus). Kebijakan makro (umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi seperti moneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya. Sedangkan kebijakan Mikro dijabarkan menjadi beberapa poin, antara lain :
- Pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal.
- Melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur.
- Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja.
- Segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas).
- Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan.
- Upayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur. Mengembangkan potensi kelautan kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau- pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan inovatif.
KESIMPULAN
Pertumbuhan ekonomi
inklusif di indonesia sebenarnya sangat berdampak baik pada berkurangnya
kemiskinan serta pengangguran karena adanya penciptaan lapangan kerja yang
merata pada setiap wilayah di indonesia, hanya saja dari kelima faktor penyebab
terhambatnya pertumbuhan ekonomi kita juga perlu meningkatkan
penyuluhan-penyuluhan yang bertahap untuk semua wilayah guna mencapai
pertumbuhan ekonomi inklusif yang efisien. Sehingga dapat kita pastikan
ditahun-tahun kedepan tidak ada lagi kemiskinan dan pengangguran di negara kita
ini.
SARAN
Untuk menghadapi
permasalahan pertumbuhan ekonomi di negara kita, perlu adanya
penyuluhan-penyuluhan dari pemerintah setempat guna membina
wirausahawan-wirausahawan yang baru atau senior, karena dari penghasilan mereka
lah kas/devisa negara bertambah. Penciptaan lapangan kerja juga akan timbul dengan
sendirinya dari idepokok mereka masing-masing. Tetapi tidak luput dari
perhatian pemerintah agar menyediakan fasilitas yang dibutuhkan bagi para
pelaku ekonomi, negara akan makmur dan berkembang apabila dilakukan dengan
jujur dan tepat sasaran.
SUMBER
:
